IMM Justitia Serukan Tolak Revisi UU KPK Dengan 6 Point Penegasan.

Berikata.com – Pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tanggungjawab penuh dari Pemerintah,baik Eksekutif,Legislatif maupun Yudikatif,dengan demikian seyogyanya Pemerintah memperlihatkan komitmennya dalam pemenuhan HAM tersebut. Korupsi merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pemenuhan dari HAM itu sendiri. Secara kelembagaan sebagai amanat dari reformasi, melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Complete Reading

Create Account



Log In Your Account