Pentingnya Pengawasan Partisipatif Demi Tercapainya Demokrasi Yang Berkualitas.

Oleh : Bryan Bagus Bayu Pratama S. H

(Kepala Bidang Riset Dan Pengembangan Keilmuan PC IMM Jember)

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan per- samaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia.

Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu). Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib.

Begitu juga dengan Indonesia, Pemilu dilaksanakan sebagai wujud dari demokrasi yang merupakan sarana dalam mengagregasi aspirasi yang ada di masyarakat yang sebelum- nya diartikulasikan oleh partai politik sesuai dengan fungsinya, kegiatan pengawasan pemilu menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaan pemilu. Pengawasan pemilu dilakukan baik oleh lembaga penyelenggara pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari semua tingkatannya, juga dilakukan masyarakat dan lembaga pemerhati atau pemantau pemilu. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 89 ayat (1) menyatakan : pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu yang terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu LN dan Pengawas TPS.

Pengawasan pelaksanaan pemilu di Indonesia secara melembagaan ditetapkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaga pengawasan ini kemudian dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga pengawasan pemilu yang bersifat tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang- Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Pelaksanaan pengawasan pemilu yang demokratis, tentu tidak hanya dilaksanakan secara mutlak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Badan Pengawas Pemilu Daerah. Pemilu demokratis membutuhkan peran partisipasi masyarakat pada semua proses tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Pada saat sekarang, yaitu era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya adhoc saja maka diusulkan agar menjadi permanen.

Menurut Sondang P. Siagian sebagaiman dikutip oleh Nurkinan, pengertian pengawasan adalah “proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Schermerhorn berpendapat bahwa: “controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results”. Mendasarkan pada pengertian pengawasan tersebut, terdapat korelasi erat antara perencanaan (planning) dan pengawasan (controlling). Hal tersebut karena pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan hasil yang dicapai dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Proses pengawasan pada akhirnya dapat mengetahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa mendatang. Jadi keseluruhan dari pengawasan meruapakan kegiatan komparatif apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu penetapan indikator-indikator, norma, standar dan ukuran mengenai target yang ingin dicapai.

Pengawasan yang dilakukan masyarakat (partisipatif) merupakan bagian dari pelaksanaan good governance. Dalam konsep ini terdapat Tiga aktor utama pada konsep good governance (Bawaslu, lembaga pemantau pemilu, masyarakat) bekerja sama mewujudkan tata pemerintahan “pengawasan pemilu yang baik” (good controlling governance).

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui pemantauan pemilu dan lain-lain menjadi sangat penting sebagai komponen informasi bagi masyarakat umum, peserta dan penyelenggara pemilu terkait proses pelaksanaan pemilu. Pengawasan pemilu oleh masyarakat menjadi bagian penguatan pelaksanaan pemilu yang demokratis, dimana dengan adanya pemantauan yang dilakukan oleh komponen masyarakat secara terlembaga, akan menjadi bahan penyeimbang kegiatan pelaksanaan pemilu yang dilakukan peserta pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu resmi seperti KPU dan Bawaslu. Dengan keterlibatan masyarakat pada kegiatan pengawasan Pemilu secara langsung.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kata “kawal” yaitu penjagaan. Mengawal artinya menjaga; mengiring untuk menjaga. Secara terminologi mengawal pemilu berarti bagaimana menjaga proses pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman dan selamat sehingga tercapai tujuan dan cita-cita dari negara yang berdemokrasi. Adapun pihak yang dijaga adalah para
penyelenggara pemilu yaitu pihak KPU, Bawaslu, DKPP, Partai Politik serta aparat penegak hukum yang tergabung dalam Gakumdu, Gabungan Penegak Hukum Terpadu. Sedangkan sebagai penjaga adalah sistem masyarakat yang telah terbentuk sejak dari pembentukan bangsa ini yaitu Civil Society yang telah menjadi penggerak perjuangan pembebasan bangsa ini dari penjajahan.

Dari semua dasar dasar dan prinsip demokrasi yang ideal dan sebagai serapan kepentingan publik dalam politik, pengawasan partisipatif sangat diperlukan dan akan selalu menjadi agenda dalam menjaga pemilu yang berkualitas.
Sudut pandang ini menjadi dapat menjadi acuan dalam kegiatan pengawasan partisipatif, karena kita tau bersama bahwasannya kegiatan kegiatan yang bersifat politis jika tidak diawasi akan menjadi momok bagi demokrasi kita kedepan, maksud dari pengawasan partisipatif adalah mengajak masyarakat dalam segi pengawasan pemilu sebagai tindakan yang partisipatif sebagai masyarakat yang demokratis.

Persoalan lain terkait pemantauan pemilu adalah relasi pengawas dengan pemantau/ masyarakat tidak semulus yang diidam- idamkan. Lembaga pengawas pemilu yang diharapkan mampu menfasilitasi masyarakat, justru tidak menutup kemungkinan berhadap- hadapan, hubungan dan problem ini dapat diatasi dengan kegiatan pangawasan partisipatif.
Berdasarkan pembahasan di atas, pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilu yang demokratis, Dengan adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu maka diharapkan akan dapat menghasilkan pemilu yang demokratis baik dari prosesnya maupun hasilnya.

Refrensi

Budiarjo.Meriam 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Grafindo Jaya Utama Jakarta.
Badan Pengawas Pemilu RI, 2017. Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif.
Haridison, A. 2016. Strategi Pengawasan Pemilu. Aswaja : Yogyakarta.
Hakim,M.Aziz. 2012. Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi.
Jakarta : Tesis Universitas Indonesia.
Surbakti, R. dan H. Fitrianto. (2015). Trans- formasi Bawaslu dan Partisipasi Masya- rakat dalam
Pengawasan Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Lainnya:
News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar