Korupsi di Indonesia seperti halnya juga di beberapa negara lain,bbanyak berkorelasi dengan penyalahgunaan kekuasaan dari para pemegang kekuatan politik. Watak kekuasaan pada dasarnya berambisi untuk memperbesar pengaruh, memperluas jangkauan dan cengkeramannya terhadap rakyat yang seringkali tidak memiliki kekuatan kontrol yang signifikan terhadap geliat kekuasaan yang selalu merambat. Di dalam negara modern, kontrol rakyat terhadap kegiatan politik, hukum dan ekonomi pada kekuasaan harusnya dapat dan mudah dilakukan, mengingat sistem yang ada harusnya dapat kita lebih mudah mengetahui informasi yang tidak dapat kita ketahui sebelumnya.
Tabiat Kekuasaan hari ini adalah penguatan sistem oligarki yang digunakan sebagai kekuatan antisipasi melawan hukum dan perpanjang tampuk kekuasaan secara ilegal. Pemegang kekuasaan politik biasanya ketagihan untuk tetap berkuasa dan tidak mau melepaskan kekuasaan yang telah dipegangnya. Untuk mempertahankan kekuasaannya penguasa biasanya memperkuat basis pendukung yang diukur dengan kadar loyalitas para kroni. Dengan begitu kita dapat ukur bagaimana sistem tersebut dibangun dengan sifat korupsi, tidak secara harfiah, namun secara filosofis itu dapat mencederai sistem hukum dan ketata negaraan indonesia.
Hal yang lumrah terjadi pada sistem politik indonesiai, bagi individu maupun kelompok yang tidak loyalis dan sepakat dengan sikap politik, si penguasa akan membuat batas pembeda dengan cara membuat stigma politik, menjatuhkan persona non grata, atau menjebloskan ke penjara dengan mempergunakan rekayasa peradilan sesat. Dalam arti pula penguasa yang korup, biasanya mempermainkan kuasa dengan cara membuat orang atau kelompok yang tidak disenangi karena bersikap kritis, berbeda pendapat atau dianggap menentang, dibuat dalam posisi merasa bersalah, merasa malu, terkucil, terintimidasi dan terteror.
Sebagai contoh case terhadap teror kepada penyidik senior Novel Baswedan yang belakangan terjadi, sebegitu rumit kasus ini untuk mendapat atensi serius dari kekuasaan, bisa di lihat dari berbagai fakta, sejak pembentukan tim pencari fakta hingga berbuah penetapan tersangka hingga terdakwa tak terasa berjalan tiga tahun lamanya. Namun, tak hanya sampai disitu akar persoalan, bahkan akar yang muncul setelahnya adalah akar yang lebih kuat. Berawal dari proses penetapan tersangka dan proses penuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dinilai tidak logis, tuntutan satu tahun terhadap terdakwa oleh JPU adalah salah satu contoh penodaan dan penghinaan akal sehat publik dan bahkan penghinaan terhadap institusi pemberantasan korupsi, alasannya sederhana dan berkaca pada kasus yang sama sebelumnya tuntutan satu tahun sangat tidak logis apalagi terhadap pejuang anti korupsi.
Muncul kembali pertanyaan, apakah skenario ini memang di setting agar masyarakat notice terhadap tuntutan 1 tahun tersebut, hingga lupa siapa aktor intelektual yang membuat problem ini muncul, dan ini yang harus kita awasi bersama sama, karena kasus seperti ini dapat diduga berkorelasi dengan kekuasaan. Bagaimanapun, urusan korupsi adalah urusan orang yang punya jabatan dan kekuasaan.

Kekuasaan dalam negara modern sebagai manifestasi dari kekuasaan rakyat, sejatinya merupakan amanah rakyat kepada pemegang kekuasaan negara untuk dilaksanakan sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Penyimpangan pelaksanaan kekuasaan secara moral dan hukum merupakan korupsi kekuasaan. Dengan demikian, entitas korupsi politik melekat secara berpilin berkelindan dengan praktek pelaksanaan kekuasaan. Dalam aplikasinya perbuatan korupsi kekuasaan itu muncul dalam berbagai corak dan variasinya, karena terkait dengan jenis dan tingkat penyalahgunaan wewenang, kesepakatan, dan sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan penguasaan politik.
Adanya pemahaman hukum secara utuh dalam proses penerapan hukum terhadap korupsi politik, menuntut dihilangkan segala bentuk feodalisasi hukum dan proses penegakan hukum. Dalam upaya penanggulangan korupsi politik yang serius, diperlukan adanya perombakan sistem hukum dan sistem penegakan hukum, kontrol dari masyarakat dan organisasi anti korupsi menjadi sangatlah penting, karena yang kita lawan bukan hanya korupsinya, namun juga sistem didalamnya.

Bryan Bagus Bayu Pratama. S.H

Lainnya:
News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar