TUMPANG PITU DALAM PUSARAN BERBAHAYA, KRISIS KEADILAN EKOLOGI DAN KONSTITUSI

TUMPANG PITU DALAM PUSARAN BERBAHAYA, KRISIS KEADILAN EKOLOGI DAN KONSTITUSI

TUMPANG PITU DALAM PUSARAN BERBAHAYA, KRISIS KEADILAN EKOLOGI DAN KONSTITUSI

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Membedah perspektif keadilan lingkungan, yang harus di perhatikan adalah keberlanjutan ekologi sosial budaya, belakangan ini banyak terjadi pelanggaran atas keadilan lingkungan atas gagalnya kebjikan negara dalam perlindungan lingkungan dan masyarakat. Hal ini sangat berbahaya, mengingat keberlanjutan kehidupan yang masih panjang. Seperti kasus yang terjadi pada bukit tumpang pitu banyuwangi, kegagalan negara dan investor dalam keadilan ekologi terjadi terus menerus yang berakibat pada kerusakan lingkungan dan kepentingan masyatakat sekitar yang terancam.

Berbicara pelaku pertambangan umum yang biasanya mengejar profit oriented, namun harus juga dibebani tanggung jawab community development (tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan umum), berdasarkan ketentuan kontrak karya, sedangkan pemerintah di lain pihak berkepentingan dengan adanya kepastian pemasukan dari bagian pemerintah (government take) atas hasil dari produk pertambangan baik dari pajak maupun royalti, iuran produksi. Namun, harusnya tak hanya itu, karena diatas kepentingan itu ada kepentingan mengenai Hak lingkungan untuk tetap terjaga. Hal tersebut yang jarang dipahami oleh pikiran kekuasaan. Jika harus menuntut, warga tumbang pitu adalah orang yang paling berhak untuk dapat perlindungan lingkungannya dengan kebudayaan adat yang dimiliki. Karena kita harus berfikir secara rasional dan visioner untuk masa depan kehidupan.

Petani Setempat Yang Sawahnya Terendam Lumpur

Bukit Tumpang Pitu menjadi korban keganasan kebijakan yang mengedepankan money oriented, tanpa kajian yang menyeluruh terhadap dampak lingkungan dan masyarakat sekitar, bencana silih berganti hingga akhirnya harus mengorbankan lingkungan. Alam asri yang seharusnya dapat dikelola sebagai sumber pendapatan masyarakat yang tidak membahayakan keberlangsungan hidup manusia harus di singkirkan oleh suntikan dana pengusaha terhadap kekuasaan.

Tidak gampang dan mudah dalam mengelola sumber daya alam Indonesia yang berlimpah kandungan mineralnya dan dikelilingi oleh hijaunya hutan. Butuh sebuah kearifan tingkat tinggi untuk memanfaatkan hasil hutan dan pengolahan tambang. Karena beberapa kasus pengelolaan tambang hanya menguntungkan beberapa pihak saja, bahkan rakyat yang menetap di suatu lokasi tambang tak dapat keuntungan, bahkan malah mendapatkan kerugian hasil dampak pertambangan yang sembrono, semangat konstitusi yang di kangkangi oleh kepentingan kelompok terjadi berualng ulang.

Untuk dapat memberikan gambaran yang utuh tentang keadilan ekologis, kebijakan negara harusnya dihubungkan dengan pandangan etika biosentrisme yang dikemukakan oleh Sonny Keraf, yakni manusia hanya bisa hidup dan berkembang sebagai manusia utuh tidak hanya dalam komunitas sosial saja, tetapi juga dalam komunitas ekologis, yaitu makhluk yang kehidupannya tergantung dari dan terkait erat dengan semua kehidupan lain di alam semesta. Dengan kata lain, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dalam perannya juga sebagai makhluk ekologi. Dengan kata lain kebijakan negara haruslah berpihak tidak hanya pada money oriented, namun pada keadilan ekologi.

Pantai Pulau Merah Banjir Lumpur Diduga Akibat Pertambangan.

Kebijakan pengelolaan pertambangan nasional sudah seharusnya mengedepankan keadilan lingkungan dan kearifan lokal masyarakat adat, dimana terdapat hubungan timbal balik antara manusia dengan alam, dimana masyarakat hukum adat selalu menempatkan keseimbangan alam dalam pengelolaan lingkungan.

Bryan Bagus Bayu Pratama S.H
Foto : AkarRumput.id

admin

leave a comment

Create Account



Log In Your Account