IMM Justitia Serukan Tolak Revisi UU KPK Dengan 6 Point Penegasan.

IMM Justitia Serukan Tolak Revisi UU KPK Dengan 6 Point Penegasan.

IMM Justitia Serukan Tolak Revisi UU KPK Dengan 6 Point Penegasan.

Berikata.com – Pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tanggungjawab penuh dari Pemerintah,baik Eksekutif,Legislatif maupun Yudikatif,dengan demikian seyogyanya Pemerintah memperlihatkan komitmennya dalam pemenuhan HAM tersebut. Korupsi merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pemenuhan dari HAM itu sendiri. Secara kelembagaan sebagai amanat dari reformasi, melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sudah selayaknya KPK didukung dan diperkuat untuk melakukan tanggungjawabnya,yakni pemberantasan dan pencegahan korupsi,bukan sebaliknya, melakukan pelemahan baik secara kelembagaan (Independensi) maupun terhadap kewenangannya.

Selain sebagai amanat reformasi, juga didasari dengan semangat pemberantasan korupsi yang bersifat sistemik di Indonesia,melaui UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi (UU KPK). Sejak berdiri,KPK tidak luput dari berbagai upaya pelemahan dari berbagai kepentingan para elite baik elit politik,penegak hukum,pengusaha dan yang lainnya. Tercatat sejak tahun 2011 upaya pelemahan KPK telah mulai dilakukan,UU KPK atas inisiatif DPR RI masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas),akan tetapi atas desakan dan penolakan dari Publik,akhirnya rencana revisi tersebut dibatalkan pada tahun 2012. Pada tahun 2015 atas inisiatif DPR RI,revisi UU KPK kembali masuk dalam Prolegnas untuk dibahas dalam masa sidang tahun 2016 (Draf Edisi 2016) kembali Publik melakukan perlawan terhadap upaya dari revisi dari UU KPK tersebut sehingga pada akhirnya revisi pun dibatalkan.

Dalam beberapa minggu terakhir,belum terjawab tuntutan Publik untuk mencoret nama-nama calon pimpinan KPK hasil Seleksi yang bermasalah,mencuat secara bersamaan dengan hal itu yakni revisi UU KPK inisiasi DPR RI,beberapa hal krusial dalam rancangan revisi tersebut adalah berkaitan dengan Dewan Pengawas, Penyadapan,Surat Pengehentian Penydidik dan Penuntutan (SP3),perekrutan penyidik KPK,serta independensi kelembagaan KPK

Wacana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) kembali muncul setelah sekian lama mengendap di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sejak wacana ini menjadi polemik, Baleg tidak pernah mempublikasikan rapat pembahasan draf rancangan undang-undang.

Poin perubahan ini juga tidak jauh berbeda dengan rekomendasi Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) terkait hasil penyelidikan terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diumumkan pada 2018.

Menurut kami,revisi adalah upaya untuk menambah kekuatan dan kredibilitas lembaga KPK sehingga dapat berkerja lebih progresif dan profesional,tetapi apakah Revisi UU KPK dapat berdampak baik untuk KPK,atau sebaliknya.

Kami Ikatan Mahasiswa muhammadiyah Komisariat Justitia telah menimbang dan menelaah tentang point-point Revisi UU KPK. Dengan ini menyakatakan bahwa revisi undang-undang KPK hanya untuk kepentingan golongan elite politik yang menyebabkan lembaga KPK menjadi tidak independen sehingga dapat menggangu proses jalannya penegakan melawan korupsi. Menyikali Hal ini kami menolak keras adanya revisi UU KPK yang dapat menciderai proses Demokrasi di negeri ini.

Maka dari itu kami selaku Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Justitia (IMM Justitia) meminta :
1.Menuntut presiden dan DPR RI untuk segera mencabut revisi UU KPK yang pro-koruptor serta melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

2.Meminta kepada DPR RI agar Kiranya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menghadirkan para ahli di bidangnya untuk membahas Rancangan Revisi Undang-Undang KPK.

3.Menuntut DPR RI agar kiranya point Dewan Pengawas yang ada pada rancangan Revisi Undang-Undang KPK dihapuskan.

4.Mendesak Presiden jokowidodo untuk bertanggung jawab dan menepati janji politiknya untuk memperkuat KPK dan Pemberantasan Korupsi.

5.Mendorong seluruh masyarakakat,jurnalis,mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan memperkuat kerjasama dan sinergi untuk mendesak pemerintah agar agenda pemberantasan korupsi tidak di kooptasi oleh kepentingan golongan elit politik.

6.Mengembalikan Fungsi Penyadapan tanpa adanya regulasi yang dapat mempersulit tugas penegakan anti korupsi.

Demikian pernyataan ini kami buat. Mohon untuk di perhatikan demi kenyamanan kita semua.

TTD : Nur Halim (Ketua IMM Justitia)

Foto : Barry Eko Lesmana

Red.

 

admin

leave a comment

Create Account



Log In Your Account