Politik Kebangsaan Muhammadiyah

Muhammadiyah dilahirkan bukan sebagai organisasi politik. Namun karena dominasi perspektif di Muhammadiyah yang menganggap Islam sebagai agama dan juga Negara,maka praktis sejak kelahirannya hingga saat ini Muhammadiyah tak mampu melepas sepenuhnya dalam relasinya dengan politik. Dalam relasinya dengan politik,Muhammadiyah selalu mengalami pasang surut, yang dapat ditilik dari sejarah perjalanan panjang Muhammadiyah sejak lahir pada tahun 1912 hingga saat ini. Adakalanya mencoba untuk menjauh dari kekuasaan dengan berusaha menjaga jarak yang sama,namun adakalanya berusaha mendekat dengan berusaha menjaga kedekatan yang sama dengan semua kekuatan politik yang ada.
Politik muhammadiyah sering kali di ucap dengan politik kebangsaan,dan dengan tegas mengatakan bahwa muhammadiyah tidak akan berpolitik praktis. Dengan awalan yang baik dari para pendiri muhammadiyah yang saat itu fokus pada issue pendidikan,sosial,dan kesehatan menjadi keuntungan luar biasa,secara tidak langsung kontrol besar muhammadiyah terhadap keputusan penguasa yang notabene melakukan politik praktis di hantam begitu saja dengan segala perspektif kebangsaan muhammadiyah.

Politik kebangsaan muhammadiyah di perkuat oleh Khittah Denpasar 2002 menyebutkan bahwa “Muhammadiyah senantiasa memainkan peran politiknya sebagai wujud dari da’wah amar ma’ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban”.

Khittah itu memperkuat gagasan Kepribadian Muhammadiyah yang menyebutkan bahwa peran serta Persyarikatan adalah membangun keadaban politik. Kerja Muhammadiyah bukan dengan cara atau gaya partai politik.
Dalam kerangka aktualisasi inilah Muhammadiyah,mampu  menegakkan pluralitas dan menghargai multikulturalitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,serta memelihara keadaban dalam proses kehidupan bersama.

Politik dalam pandangan Muhammadiyah bukan turut serta bergulat dalam perebutan kekuasaan. Perebutan kursi dan kuasa adalah wilayah partai politik. Biarlah pilar demokrasi itu sesuai dengan nada yang seharusnya. Muhammadiyah mengambil sikap mendidik warga bangsa dan terus memproduksi wacana,sikap,dan moralitas politik yang santun dan beradab.

Dengan semua itu Muhammadiyah mampu melakoni peran politiknya dengan lebih menyasar isu strategis kebangsaan dan kerakyatan karena dalam diri Muhammadiyah terdapat beberapa modal. Salah satunya adalah modal ideologi,Ini merupakan modal yang terbentuk sebagai dialektika dan sintesa pembacaan terhadap ajaran Islam yang sempurna dengan pembacaan terhadap realitas empiris yang kompleks dalam peradaban masyarakat indonesia.
Sedari kelahirannya, Muhammadiyah sama sekali tidak memiliki agenda counter ideology. Muhammadiyah lebih memilih mengisi Indonesia yang telah memiliki ideologi dan struktur mapan, dengan amal strategis yang bisa dinikmati masyarakat.

Pada kontestasi politik 2019 (pemilu) Muhammadiyah sempat di hantam oleh gelombang besar oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah,dalam salah satu statement menyatakan bahwa : ” Muhammadiyah harus menentukan sikap dalam pemilu 2019 “, sontak ini menjadi polemik di dalam internal Muhammadiyah yang secara tegas Muhammadiyah bukan partai politik dan Muhammadiyah tidak bergelut dalam politik praktis.

Di saat yang sama DPP IMM menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Amien Rais bertentangan dengan semangat khittah yang digagas dalam Muktamar Muhammadiyah pada 1971 di Makassar.
Penjelasan dari muktamar itu menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terikat dengan partai politik apapun,dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Hal senada ditetapkan lagi pada tanwir Muhammadiyah pada 2002 di Denpasar, Bali yang secara prinsip menegaskan Muhammadiyah berbeda dengan partai politik. Khittah Denpasar juga menegaskan kalau ada hal-hal yang genting, Muhammadiyah menjalankan peran sabagai interest groups,kelompok kepentingan,atau menyampaikan opini,atau mendesakkan sikap Muhammadiyah.

Dinamika perpolitikan indonesia memang belum menunjukan kemajuan,dengan ini muhammadiyah tetaplah sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi kontrol dalam kegiatan berbangsa dan bernegara lewat jalur dakwahnya.

Bryan Bagus Bayu Pratama

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UM jember.

admin

leave a comment

Create Account



Log In Your Account