IBEMPI Jember Tuntut Kedaulatan Pangan

IBEMPI Jember Tuntut Kedaulatan Pangan

IBEMPI Jember Tuntut Kedaulatan Pangan

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam ikatan badan eksekutif pertanian indonesia (IBEMPI) dari Unmuh Jember, Uneiversitas Negeri Jember,dan Universitas Islam Jember gelar aksi dalam memperingati Hari Tani yang Jatuh pada tanggal, 24 September(24/9)

Dian Prayogo dalam orasi nya menyatakan sikap bahwa :

“DARURAT KEDAULATAN PANGAN
Krisis pangan yang terjadi sekarang ini, sebagai akibat dari diterapkannya sistem
neoliberalisme.

Melalui WTO dan Free Trade Agreement. Akibatnya pertanian terkonsentrasi pada pertanian ekspor, dan monokultur.

Dewasa ini makanan tidak lagi
sejatinya untuk makanan manusia, tetapi makanan telah diutamakan sebagai bahan industri agrofuel, dan keperluan perusahaan peternakan.

Makanan juga menjadi bahan spekulasi perdagangan. Sesungguhnya kedaulatan pangan itu adalah hak dari segala bangsa di dunia ini untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya untuk berkecukupan pangan, dan berbagi bahan pangan secara sukarela dan bergotong royong dengan bangsa-bangsa lainnya.

Bahwa hak dari bangsa-bangsa di dunia ini telah berkurang bahkan hilang untuk bisa melindungi dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Pemerintah Indonesia telah salah arah dalam mengambil kebijakan
pembangunan pertanian dan pangan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menyerahkan kebijakan pangan Indonesia pada perangkap perdagangan bebas pangan dunia, ke tangan para spekulan pangan.

Untuk menegakkan kedaulatan pangan dan mengakhiri kelaparan di Indonesia dengan ini kami rakyat Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Badan Eksekutif Mahasiswa Pertanian Indonesia (IBEMPI) Koordinator wilayah IV JATIM menyatakan bahwa:
1. Menuntut pemerintah jember untuk lebih memperhatikan perkembangan
pertanian di daerah jember khususnya.
2. Mendesak pemerintah jember untuk menekankan RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) alih fungsi lahan di jember dari 80
hektar menjadi 50 hektar per tahun yang telah direncanakan oleh BAPPEDA
Kab. jember.
3. Pemerintah Indonesia harus melaksanakan reforma agraria dan landreform untuk
memastikan hak setiap petani untuk menguasai tanah pertanian, sesuai dengan
konstitusi Indonesia pasal 33 UUD 1945 dan UUPA No. 5 tahun 1960.
4. Pemerintah Indonesia harus menempatkan pertanian rakyat sebagai soko guru
dari perekonomian di Indonesia, dan pemerintah Indonesia harus menghentikan
pengembangan food estate. Untuk menghambat ini salah satunya adalah dengan
merevisi UU 7/1996 tentang Pangan. Pemerintah Indonesia harus
mengembangkan pertanian berkelanjutan yang menjaga keanekaragaman hayati,
mengurangi ketergantungan input luar, dan memandirikan pertanian di Indonesia.
5. Pemerintah Indonesia harus membangun industri nasional berbasis pertanian,
kelautan dan keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat kaya raya ini.
Sehingga memungkinkan usaha-usaha mandiri, pembukaan lapangan kerja dan
tidak tergantung pada pangan impor.
6. Pemerintah Indonesia segera memfungsikan Badan Urusan Logistik (BULOG)
untuk menjadi penjaga pangan di Indonesia, dengan memastikan mengendalikan
tata niaga, distribusi dari hasil produksi pangan petani Indonesia, khususnya padi,
jagung, kedelai, dan minyak goreng. Pemerintah Indonesia juga harus menjadi
pengendali seluruh impor pangan yang berasal dari luar negeri.
7. Pemerintah Indonesia berkewajiban mengembalikan citra bangsa ini sebagai
Negara agraris dan menjadikan sektor pertanian sebagai leading sektor
pembangunan bangsa.

Aksi yang di gelar di bundaran DPRD Jember ini di mulai dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB.

Peserta aksi di terima langsung oleh Bukri ketua komisi B DPRD Jember dengan beberapa kesepakatan audiensi, diantara nya DPRD siap mengawal tuntutan dan menfasilitasi pertemuan perwakilan peserta aksi per tiga bulan sekali kepada Dinas pertanian, bulog, dan pihak terkait.

 

(Asp/admin)

admin

leave a comment

Create Account



Log In Your Account