Akibat Tidak Matangnya Konsep Pendidikan Gratis di Jember

Akhir-akhir ini telah marak pemberitaan di media sosial dari masyarakat yang banyak mengeluh dengan adanya sekolah-sekolah yang rusak ringan maupun rusak parah, khususnya yang baru-baru ini adalah postingan tentang rusaknya sekolah SDN Bintoro 5 di Kecamatan Patrang. Sebelumnya saya ucapkan Terimaksih atas informasi mengenai rusaknya SDN Bintoro 5 Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Insya Allah akan kami perjuangkan dalam rapat-rapat bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

 

Tanggapan & sharing saya kepada teman-teman adalah;

 

Mengenai kejadian banyaknya sekolah-sekolah yang rusak saat ini adalah merupakan fenomena gunung es yang pada intinya akibat salah kaprahnya Kebijakan Peraturan Bupati tentang Program Pendidikan Gratis.

 

Yang menurut hemat saya, di dalam Peraturan Bupati Jember telah menutup ruang bagi pihak sekolah untuk menarik pendanaan pendidikan kepada wali murid yang dalam peraturan per Undang-Undangan sebenarnya diperbolehkan (asalkan wali murid yg dimaksud yg boleh dimintai sumbangan sperti SPP dan uang gedung adalah wali murid yg kategori mampu secara ekonomi krn murid yg secara ekonomi tidak mampu adalah merupakan yg wajib dibiayai oleh negara).

 

Di dalam ketentuan yang telah diatur didalam Pasal 46 BAB XIII UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah dijelaskan bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara:

 

  1. Pemerintah,
  2. Pemerintah Daerah,
  3. Masyarakat.

 

Nah, ruang yang menjadi tanggungjawab di nomor 3 tentang pertisipasi masyarakat inilah yang oleh saudari Bupati kita telah ditutup ruangnya demi melaksanakan program pendidikan gratis yang menurut saya telah salah baik dalam segi pemahaman hukumnya maupun telah salah dalam pelaksananya.

 

Adanya kesalahan dalam segi penerapan hukumnya yang saya maksud adalah, Bupati setengah-setengah dalam menerapkan atau memahami Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) kita maupun salah dalam memahami PP tentang pendanaan pendidikan.

 

Bupati Faida salah dalam segi pelaksanaan kebijakannya adalah menggratiskan pendidikan rakyat Jember tanpa pandang bulu, tanpa memahami hakekat dari partisipasi masyarakat yg secara peraturan per Undang-Undangan diperbolehkan untuk ikut andil dalam pendanaan pendidikan di negara kita.

 

Memang sepintas program pendidikan gratis yang memukul rata dan menggratiskan semua murid-murid hal itu sepintas terkesan baik, namun yang perlu kita pahami adalah dimana rasa keadilan itu jika antara murid anak orang mampu atau kaya, sama saja digratiskan dengan murid anak orang miskin?

Kalau masyarakat miskin sih boleh-boleh saja digratiskan karena memang menurut Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 menjelaskan bahwa Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraaan pendidikam nasional kita. Sehingga sejatinya dimaksud pasal 31 ayat 4 UUD 1945 adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan yang mana penjabarannya masih akan diatur secara rinci dalam UU.

 

Nah, menurut saya Bu Faida telah salah memahami pasal 31 ayat 4 UUD 1945 karema di dalam Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 tersebut, pemerintah telah menjabarkannya ke dalam UU Sisdiknas Nomor 23 Tahun 2003. Bupati Faida hanya menggunakan istilah bahwa pendidikan adalah sepenuhnya merupakan tanggungjawab negara (pemerintah maupun pemerintah daerah), Hal ini yg menurut saya Bupati setengah-setengah dalam memahami UU Sistem Pendidikan Nasional kita, karena di dalam pasal 46 UU Sisdiknas yg sudah saya sebutkan diatas telah jelas bahwa Pendanaan Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

 

Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah bisa wali murid yang mampu secara ekonomi maupun pihak swasta atau pihak lain yang memiliki kepedulian & perhatian dalam bidang pendidikan. Jadi salah kaprah jika semua rakyat digratiskan, karena “seharusnya yang digratiskan adalah wali murid yang tidak mampu saja”. Untuk murid-murid yang kategori mampu, jika kita memahami UU dan PP diatas sebenarnya telah jelas bahwa murid yang mampu tidak masuk ke dalam sasaran program pendidikan gratis.

 

Karena menurut point ketiga diatas tentang tanggungjawab masyarakat. Maksudnya adalah, negara merasa bahwa dengan keterbatasan anggaran, maka negara memberikan ruang kepada pihak lain (masyarakat) dalam hal ini baik itu wali murid yang kategori mampu secara ekonominya, pihak swasta, dan siapapun yang memiliki perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

 

Nah, kenyataan saat ini adalah Bupati Faida melarang sepenuhnya kepada penyelenggara atau satuan pendidikan sekolah (pihak sekolah) untuk menarik biaya pendanaan pendidikan seperti uang SPP dan uang gedung, maupun uang juga sumbangan kpd SEMUA WALI MURID.

 

Bupati beralasan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah (itu saja dasar Bupati melarang penarikan biaya kepada wali murid). Padahal kita tahu bahwa wali murid ini banyak macamnya. Ada wali murid yang secara ekonomi tidak mampu, ada wali murid yang secara ekonomi masuk kategori mampu.

 

Inilah yang selalu saya tekankan kepada Dinas Pendidikkan Kab. Jember dalam setiap kesempatan saya rapat dengan Dispendik Jember agar disampaikan kepada Bupati Faida bahwa dalam memahami peraturan perUndang-Undangan itu jangan setengah-setengah, yaitu fahamilah lanjutannya pada point ketiga yang mana negara telah memberikan ruang dan memperbolehkan masyarakat dapat dikenakan tanggungjawabnya juga untuk berpartisipasi mendanai pendidikan, tentu kita semua sepakat bahwa masyarakat yang dimaksud adalah bisa wali murid yang mampu, pihak swasta & semua pihak yang memiliki perhatian dan kepedulian.

 

Sehingga sangat terlihat dengan jelas bahwa kebijakan Peraturan Bupati tentang Program Pendidikan Gratis ini “TELAH BERTENTANGAN” dengan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Yang mana dalam Perbup tersebut telah berisi kebijakan menggratiskan masyarakat semuanya tanpa melihat kenyataan mana masyarakat yg mampu dgn masyarakat yg tidak mampu.

 

Ketika Perbup tentang Program Pendidikan Gratis ini bertentangan dgn UU Sistem Pendidikan Nasional dan PP tentang Pendanaan Pendidikan, maka sebenarnya Kebijakan Bupati tentang Program Pendidikan Gratis tersebut telah Cacat Hukum & tidak bisa dijalankan. Khususnya kepada wali murid yang mampu sebenarnya pihak sekolah masih tetap dapat menarik iuran sumbangan SPP bulanan maupun uang gedung.

 

Kenyataannya saat ini di dalam Program Pendidikan Gratis yg menurut saya cacat hukum ini, adalah;

 

  1. Sekolah ketakutan untuk menarik sumbangan apapun kepada wali murid yang mampu maupun sumbangan SPP serta Uang Gedung karena tekanan atau kebijakan bupati yang sudah salah kaprah dan setengah-setengah dalam memahami peraturan per Undang-Undangan mengenai Sistem pendidikan Nasional maupun Peraturan pemerintah mengenai Pendanaan Pendidikan.

 

  1. Dengan pendanaan pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah yang juga terbatas akhirnya pihak sekolah dengan kebijakan bupati Faida yang melarang sumbangan/ penarikan dalam bentuk apapun khususnya juga melarang pihak sekolah melakukan penarikan sumbangan kepada semua wali murid baik mampu, akhirnya sekolah kesulitan memperbaiki kerusakan-kerusakan bangunan gedung yang rusak karena pihak sekolah hanya menunggu bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah saja yang saya yakin juga anggarannya terbatas.

 

Karena masih banyak juga pihak sekolah-sekolah lain yang juga antre menunggu giliran sekolahnya untuk diperbaiki menggunakan anggaran dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah, sehingga yang menurut UU dan PP bahwa pihak sekolah diperbolehkan menarik sumbangan SPP maupun sumbangan lainnya kepada wali murid yang mampu, akhirnya sekolah tidak berani untuk melakukan penarikan sumbangan kepada wali murid karena takut akan kebijakan peraturan Bupati Faida tentang program pendidikan gratis yang melarang adanya penarikan dalam bentuk apapun kepada pihak wali murid.

 

Sehingga dengan Perbup yang cacat hukum dan terkesan dipaksakan demi pencitraan tersebut, maka jangan salahkan pihak sekolah atau pihak satuan pendidikan jika masih banyak sekolah-sekolah yang rusak karena sumber pendanaannya yang diharapkan dapat memperbaiki bangunan sekolah yang rusak HANYA MENUNGGU pendanaan pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah saja.

 

Padahal, tanggungjawab masyarakat yang dimaksud oleh UU dan PP tersebut adalah termasuk meliputi wali murid yang mampu, pihak swasta maupun pihak lain yang memiliki kepedulian & perjatian di bidang pendidikan (Jadi sasaran dari program pendidikan gratis menurut saya, sejatinya hanyalah untuk anak didik yang tidak mampu saja, bukan untuk anak didik dari wali murid yang mampu).

 

Jadi sekali lagi saya dengan tegas menyampaikan bahwa akar dari permasalahan banyaknya sekolah-sekolah yang rusak adalah dari kebijakan PerBup Faida tentang Program Pendidikam Gratis yang cacat hukum itulah yang lama-lama saya yakin akan menurunkan kualitas pendidikan di Kabupaten Jember. Karena apa? Karena, mana mungkin anak-anak didik kita terutama di pinggiran-pinggiran akan dengan tenang menjalani pendidikan di sekolahannya yang rusak, jelas pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Kabupaten Jember.

 

Di sisi lain kita tahu bahwa berapapun anggaran pendidikan di negara ini, khususnya di daerah kita, tidak akan cukup mendanai penyelenggaraan pendidikan apabila mengesampingkan partisipasi masyarakat. Karena sebenarnya ruang pertisipasi masyarakat secara hukum telah diperbolehkan, tetapi Bupati Faida salah dalam memahami dan menerapkan peraturan Per Undang-Undangan diatas Perbup (kita tahu bahwa peraturan yang dibawah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya)

 

Sehingga menurut saya, tidak berlebihan jika saya katakan bahwa Perbup tentang Program Pendidikan Gratis yg merupakan kebijakan dari Bupati Faida ini telah cacat hukum.

Solusinya adalah;

 

  1. Bupati seharusnya merevisi Perbup tentang Program Pendidikan Gratis agar tidak cacat hukum karena bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
  2. Sebenarnya pihak penyelenggara (sekolah) yang merupakan satuan pendidikan, jangan takut untuk melakukan penarikan sumbangan baik berupa sumbangan, iuran bulanan SPP maupun uang gedung kepada pihak wali murid yang secara ekonomi masuk kategori mampu untuk menutupi kekurangan-kekurangan pendanaan pendidikan yang telah diselenggarakan oleh pihak sekolah karena memang secara hukum diperbolehkan (kecuali wali murid yang tidak mampu itu memang negara wajib menganggarkannya secara gratis).
  3. Adapun jika pihak sekolah berani menarik sumbangan kepada wali murid yang kategori secara ekonomi mampu, dan seandainya pihak sekolah mendapat teguran dari Bupati atau Dinas pendidikan menegur karena pihak sekolah tetap memberlakukan SPP atau uang gedung atau menarik sumbangan seikhlasnya kepada pihak wali murid yang secara ekonomi merupkan kategori mampu, maka pihak sekolah tidak perlu takut jika ditegur Bupati atau Dinas Pendidikan, bahkan sebenarnya Kepala Sekolah dapat menggugatnya melalui jalur hukum, bisa mem-PTUN-kan sanksi dari Bupati atau Kepala Dispendik (Apabila Bupati atau Kepala Dinas memberikan sanksi karena pihak sekolah melakukan penarikan sumbangan pendidikan berupa SPP dan uang gedung).

Karena atas apa yang dilakukan oleh pihak sekolah seandainya sekolah tetap melakukan penarikan sumbangan seikhlasnya kepada wali murid yang secara kategori ekonomi mampu, hal ini dengan tegas dapat saya katakan DIPEBOLEHKAN dan sah menurut peraturan per Undang-Undangan khususnya pada Pasal 46 BAB XIII UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NasionaL dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan yang telah mengatur bahwa Pendanaan pendidikan merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

 

Semoga salah satu kritikan saya ini dapat memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat dan untuk menjadikan check and ballance terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

 

Alfian Andri Wijaya

admin

leave a comment

Create Account



Log In Your Account